Polling

Bagaimana Perencanaan yang Partisipatif di Kabupaten kebumen?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Profil / Rencana Strategis

Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 20004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  mengamanahkan bahwa setiap Perangkat Daerah   diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah     ( RPJMD ) , yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap  Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya , guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu,  Perangkat Daerah pun diberi amanat juga untuk menyusun penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam format 5 ( lima ) tahunan. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  untuk periode 5 ( lima) tahunan yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partispatif dengan melibatkan semua stakeholders. 

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi dasar kontrak kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati selaku Kepala Daerah yang harus dilaksanakan.